Komite Sekolah

ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA

Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, SDN Sungai Gampa 2 membentuk suatu lembaga yang mandiri, yang menjadi mitra sekolah, beranggotakan perwakilan orang tua/ wali murid, komunitas sekolah dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang perduli terhadap pendidikan. Sebagai dasar acuan operasional kegiatan, maka komite sekolah menyusun dan menetapkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Komite SDN Sungai Gampa 2.

Sungai Gampa

15/07/2013

MUKADIMAH

Dengan nama Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Dalam penyelenggaraannya pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Sekolah Dasar Negeri Sungai Gampa 2 adalah salah satu satuan pendidikan yang diselenggarakan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala. Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan maka SDN Sungai Gampa 2 membentuk suatu lembaga yang mandiri, yang menjadi mitra sekolah, beranggotakan perwakilan orang tua/ wali murid, komunitas sekolah dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang perduli terhadap pendidikan yang selanjutnya disebut sebagai Komite Sekolah.

Sebagai dasar acuan operasional kegiatan, maka komite sekolah menyusun dan menetapkan Anggaran Dasar ( AD ) dan Anggaran Rumah Tangga ( ART ) Komite SDN Sungai Gampa 2.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan Rahmat dan Petunjuk dalam merealisasikan AD / ART tersebut

Komite Sekolah SDN Sungai Gampa 2

                                                 Ketua                                                                                        Sekretaris

============================================================================================

ANGGARAN DASAR
KOMITE SDN SUNGAI GAMPA 2

BAB I
NAMA, TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 1
NAMA

Organisasi ini bernama Komite Sekolah SDN Sungai Gampa 2 Disebut dalam Anggaran Dasar dengan istilah Komite Sekolah SDN Sungai Gampa 2

Pasal 2
TEMPAT KEDUDUKAN

Komite Sekolah bertempat di SDN Sungai Gampa 2 Alamat. Jl Brigjend H. Hasan Basri RT. 05 Sungai Gampa Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala, Komite Sekolah berkedudukan di satuan pendidikan SDN Sungai Gampa 2.

BAB II
AZAS, VISI, MISI, TUJUAN, FUNGSI, DAN PERANAN

Pasal 3
AZAS

Komite Sekolah berazaskan Pancasila

Pasal 4
VISI

Menyesuaikan dengan visi sekolah dengan memperhatikan lingkungan internal dan eksternal

Pasal 5
MISI

Menyesuaikan dengan misi sekolah dengan memperhatikan lingkungan internal dan eksternal.

Pasal 6
TUJUAN

Menyesuaikan dengan tujuan sekolah dengan memperhatikan lingkungan internal dan eksternal

Pasal 7
FUNGSI

Komite Sekolah berfungsi :

a.        Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

b.        Melakukan kerja sama dengan masyarakat ( perorangan / organisasi dunia usaha/ dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

c.        Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diharapkan oleh masyarakat.

d.        Memberi masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:

1. Kebijakan dan program pendidikan:

2. Rencana angaran pendidikan dan belanja sekolah (RAPBS):

3. Kriteria kinerja satuan pendidikan:

4. Kriteria tenaga kependiidkan;

5. Kriteria fasilitas pendidikan: dan

6. Hal- hal lain yang berkaitan dengan pendidikan.

e.   Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemeratan pendidikan.

f.    Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelengaraan pendidikan di satuan pendidikan.

g.   Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaran, dan keluaran pendidikan di suatu pendidikan.

Pasal 8
PERANAN

Komite Sekolah berperan  :

a.      Pemberi pertimbangan (Advisory Agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan di suatu pendidikan.

b.      Pendukung (Supporting Agency) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di suatu pendidikan.

c.       Pengontrol (Controlling Agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilasi penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di suatu pendidikan.

d.      Mediator antara pemerintah dan masyarakat di suatu pendidikan.

BAB V
KEUANGAN
Pasal 12
SUMBER KEUANGAN

Sumber keuangan diperoleh dari :

1.      Pengutan/ iuran dari peserta didik atau orang tua/ walinya yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

2.      Bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan diluar peserta didik atau orang tua/walinya.

3.      Bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau

4.      Sumber lainnya yang sah.

Pasal 13
PENGGUNAAN ANGGARAN

Penggunaan Anggaran Komite Sekolah dana masyarakat yang dihimpun oleh komite sekolah digunakan untuk :

1.      Kegiatan – kegiatan yang didasarkan pada perencanaan investasi dan/ atau operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada standard pendidikan nasional.

2.      Perencanaan investasi dan/ atau operasi sebagaimana yang dimaksud pada point 1 diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan.

3.      Dana yang diperoleh disimpan dalam rekening atas nama Komite Sekolah.

4.      Dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara satuan pendidikan, sesuai dengan sumber dana.

5.      Tidak dipungut dari peserta didik atau orang tua/wali yang tidak mampu secara ekonomis.

6.      Menerapkan sistem subsidi silang yang diatur sendiri oleh satuan pendidikan.

7.      Digunakan sesuai perencanaan yang dimaksud pada point. 1

8.      Tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

9.      Sekurang – kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari total dana pengutan peserta didik atau orang tua/walinya digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan.

10.  Tidak dialokasikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesejahteraan anggota komite sekolah/madrasah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan.

11.  Pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana dipertanggungjawabkan oleh Komite Sekolah secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik, dan penyelenggara satuan pendidikan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

Pasal 14
BIAYA PERSONALIA

Penggunaan anggaran yang bersumber dari masyarakat yang dihimpun oleh komite sekolah digunakan untuk pendanaan tambahan biaya pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan guna pemenuhan rencana pengembangan satuan pendidikan atau program pendidikan yang diselenggarakan pemerintah menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal.

Pasal 15

DANA PENGEMBANGAN

1.      Satuan pendidikan dapat memiliki dana pengembangan yang terdiri atas pokok dana pengembangan dan hasil pengelolaan pokok dana pengembangan;

2.      Pokok dana pengembangan tidak boleh digunakan kecuali jika :

a.      Pengelolaan dana pengembangan mengalami kerugian;

b.      Dana pengembangan digunakan untuk menyelamatkan eksistensi pendidikan ketika mengalami kesulitan keuangan yang menjurus pada kepailitan; atau

c.      Digunakan untuk menyelamatkan satuan pendidikan ketika terkena bencana.

2.      Hasil pengelolaan pokok dana pengembangan dapat digunakan untuk :

a.      Pendanaan investasi dan/atau biaya operasi satuan pendidikan;

b.      Bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

3.      Pokok dan hasil dana pengembangan tidak boleh digunakan untuk :

a.      Dipinjamkan sebagai piutang baik langsung maupun tidak langsung dan/ atau ;

b.      Dijadikan jaminan utang baik langsung maupun tidak langsung.

4.      Dana pengembangan dikelola berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dan tidak boleh diinvestasikan pada usaha yang beresiko tinggi atau melanggar peraturan perundang-undangan.

5.      Dana pengembangan disimpan dalam rekening khusus dana pengembangan atas nama satuan pendidikan;

6.      Dana pengembangan dibukukan terpisah dari dana lain;

7.      Dana pengembangan dipertanggungjawabkan oleh pimpinan satuan

pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara periodik, tahunan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan penyelenggara atau satuan pendidikan.

BAB VI
MEKANISME KERJA DAN RAPAT-RAPAT
Pasal 16
MEKANISME KERJA

Mekanisme kerja diatur kemudian dalam bentuk tata laksana/pembagian tugas

Pasal 17
RAPAT-RAPAT

Rapat-rapat terdiri dari :
1. Rapat Anggota
2. Rapat Kerja
3. Rapat Pleno
4. Rapat pengurus harian

BAB VII
PERUBAHAN AD/ART DAN PEMBUBARAN KOMITE SEKOLAH

Pasal 18

PERUBAHAN AD/ART

1.   Keputusan perubahan AD/ART dapat dilakukan apabila cukup alasaan yang kuat serta disetujui oleh anggota dalam rangka peningkatan efisiensi dan kewajiban usaha komite sekolah.

2.   Perubahan AD/ART Komite sekolah dilakukan melalui Rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota dan disetujui oleh lebih dari separoh jumlah yang hadir.

Pasal 19
PEMBUBARAN ORGANISASI

Pembubaran organisasi komite sekolah dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pasal 20

Apabila Komite Sekolah secara resmi dinyatakan bubar, maka seluruh asset organisasi komite sekolah dalam bentuk apapun diserahkan kepada satuan pendidikan yang akan digunakan untuk kepentingan kependidikan.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 21

1.   Anggaran dasar komite sekolah berlaku sejak ditetapkan;

2.   Dengan berlakunya AD ini maka segala ketentuan yang terdahulu dengan sendirinya tidak berlaku.

3.   Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi komite sekolah ditentukan oleh niat baik, kerja keras yang tulus komite sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan.

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam AD akan diatur lebih lanjut dalam ART

                              Ditetapkan di : Sungai Gampa

                              Pada Tanggal : 15 Juli 2013

   Ketua Komite Sekolah                                                                                             Sekretaris Komite Sekolah

   Syahrudin, S. AP                                                                                                         Khairunnisa, S. Sos

Mengetahui,

  Kepala SDN Sungai Gampa 2

 Jumaidil Wahidi, S. Pd

NIP. 19670903 198608 1 002

============================================================================================

ANGGARAN RUMAH TANGGA
KOMITE SDN SUNGAI GAMPA 2

BAB I
PEMILIHAN DAN KOMPOSISI ANGGOTA DAN PENGURUS
Pasal 1
SYARAT – SYARAT MENJADI ANGGOTA/PENGURUS KOMITE SEKOLAH

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2. Sehat jasmani dan rohani;

3. Memiliki komitmen terhadap peningkatan mutu pendidikan;

4. Menyatakan bersedia menjadi anggota komite sekolah secara tertulis;

5. Tidak menuntut imbalan (Honor);

6. Tidak cacat hukum.

Pasal 2
PEMILIHAN ANGGOTA

1.      Pemilihan anggota diawali dengan pembentukan panitia persiapan yang dibentuk oleh kepala satuan pendidikan dan/atau oleh masyarakat;

2.      Panitia persiapan berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan berjumlah gasal yang terdiri dari unsur guru, kepala sekolah/penyelenggara pendidikan /Yayasan, perwakilan orang tua peserta didik berdasarkan jenjang kelas yang dipilih secara demokratis, pemerhati pendidikan/alumni, tokoh masyarakat/tokoh agama, kalangan dunia usaha dan industri, pejabat pemerintah setempat, organisasi profesi tenaga kependidikan, dan unsur pengurus komite sekolah yang sudah ada;

3.      Panitia persiapan mengadakan forum sosialisasi kepada masyarakat (termasuk majelis sekolah dan komite sekolah yang sudah ada) tentang komite sekolah menurut keputusan ini.

4.      Panitia persiapan bertugas menyusun kriteria calon anggota, menyeleksi serta menyusun nama-nama anggota, mengumumkan calon-calon anggota.

5.      Memfasilitasi pemilihan pengurus dan anggota berdasarkan suara terbanyak

Pasal 3
PEMILIHAN PENGURUS

1.      Pemilihan pengurus dilakukan dalam forum musyawarah anggota

2.      Pemilihan pengurus ditentukan dengan suara terbanyak

3.      Ketentuan lebih lanjut tentang proses pemilihan diatur dalam tata tertib tentang pemilihan pengurus.

4.      Menyampaikan nama pengurus dan anggota komite sekolah kepada kepala sekolah untuk diteruskan ke Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Barito Kuala serta Dewan Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.

Pasal 4
KOMPOSISI ANGGOTA PENGURUS

1.      Calon anggota komite sekolah yang disepakati dalam musyawarah atau mendapat dukungan suara terbanyak melalui pemungutan suara secara langsung menjadi anggota komite sekolah sesuai dengan jumlah anggota yang disepakati dari masing-masing unsur, yakni unsur masyarakat dan unsur dewan guru dan atau yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan.

2.      Pengurus terdiri seorang ketua, sekretaris, bendahara dan bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan.

3.      Bidang-bidang antara lain terdiri dari : bidang penggalian sumber daya sekolah, bidang pengelolaan sumber dana sekolah, bidang pengendalian kualitas pelayanan pendidikan, bidang jaringan kerjasama dan sistem informasi, bidang sarana dan prasarana, dan bidang Usaha.

4.      Kepengurusan dipilih dari dan oleh anggota komite sekolah

5.      Pemilihan kepengurusan dilakukan dalam rapat forum musyawarah anggota yang dipimpin oleh salah satu anggota atas persetujuan anggota terpilih.

Pasal 5
Ayat 1
STRUKTUR KEPENGURUSAN

Struktur Kepengurusan Komite SDN Sungai Gampa 2 Periode 2011 – 2013 adalah :

1.      Ketua                : SYAHRUDDIN, S.AP

2.      Sekretaris        : KHAIRUNISA, S.Sos

3.      Bendahara      : H. RAMLI

Anggota / bidang - bidang :

4.      Bidang Penggalian Sumber Daya Sekolah

a. Drs. KARSO

b. KURDI

c. HERIYADI

5.      Bidang Pengelolaan Sumber Dana Sekolah

a. H. HASANUDDIN

b. SANIYAH, S.Pd

c. BARDIANSYAH, S.Pd

d. MULYANI, S.Pd

e. SIRAJUDDIN

6.      Bidang Pengendalian Kualitas Pelayanan Pendidikan

a. M. ZAINI, M.Pd

b. AZIS MUSLIM, S.Pd

c. M. RAFI’I

7.      Bidang Jaringan Kerja sama dan Sistem Informasi

a. H. BARKAN

b. FITRIADI

c. M. KATAN

d. DAHLANSYAH

e. SUBANDI

f. URI HANDAYANI

g. MASLIAN

8.      Bidang Sarana Prasarana

a. A. SUNARDI

b. SURIANSYAH

c. JUMAIDI

9.      Bidang Usaha

a. H. ZAKARIA

b. HERI LESTIO

c. SYAMSIAH

d. ABDULLAH

e. BASMAH

Ayat 2

MEKANISME PERGANTIAN PENGURUS

Keputusan pergantian pengurus dilakukan dalam rapat pleno anggota yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya lebih dari 50 % anggota yang hadir.

Ayat 3
SEBAB – SEBAB PENGGANTIAN PENGURUS

a. Berakhirnya masa bakti

b. Meninggal dunia

c. Mengundurkan diri

d. Melanggar ketentuan organisasi

BAB II
RINCIAN TUGAS KOMITE SEKOLAH
Pasal 6

1.      Menyelenggarakan rapat rapat sesuai dengan program yang telah ditentukan;

2.      Menyusun program kerja bersama-sama dengan sekolah;

3.      Membantu merumuskan dan menetapkan visi, misi, tujuan, dan dasar filosofi lainnya bersama-sama pihak sekolah;

4.      Membantu merumuskan dan menetapkan program sekolah, serta APBS bersama-sama dengan pihak sekolah;

5.      Berperan serta kelancaran penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di sekolah;

6.      Berperan serta memelihara, menumbuhkan, meningkatkan, serta mengembangkan sekolah sebagai wawasan wiyata mandala;

7.      Berperan serta dalam usaha peningkatan kesejahteraan sekolah, guru, staf tata usaha dan penjaga sekolah;

8.      Menetapkan standar pelayanan pengajaran dan pembelajaran sekolah bersama-sama dengan pihak sekolah;

9.      Mengembangkan potensi ke arah prestasi unggulan, baik dalam bidang akademis (Nilai tes harian, catur wulan, dan ujian akhir sekolah) maupun bidang non akademis, seperti (akhlak dan budi pekerti luhur, bahasa, seni dan olah raga, kerajinan tangan, dan ketrampilan untuk hidup). Bersama-sama dengan pihak sekolah ;

10.  Menggali, menghimpun dan megelola sumber dana dari masyarakat untuk mengembangkan dana abadi sekolah dan peningkatan mutu sekolah.

11.  Menghimpun dan mengelola saran, masukan, bahan pemikiran dan tenaga yang berasal dari masyarakat peduli pendidikan;

12.  Mengidentifikasi permasalahan dan pemecahannya bersama-sama pihak sekolah;

13.  Memberi otonomi professional kepada guru dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran, bimbingan serta penilaian pendidikan;

14.  Memberi motivasi dan penghargaan kepada guru dan kepada seseorang yang memiliki dedikasi yang tinggi untuk meningkatkan mutu pendidikan.

15.  Membangun kerjasama dengan pihak lain dalam rangka upaya meningkatkan mutu pendidikan;

16.  Melaksanakan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan penggunaan keuangan sekolah;

17.  Membuat laporan pertanggungjawaban dalam pelaksanan tugas dan program kerja sekolah kepada warga sekolah dan stakeholder;

18.  Memberikan masukan terhadap pelaksanaan dan pengembangan kurikulum, baik kurikulum nasional maupun lokal.

BAB III
MEKANISME RAPAT
Pasal 7

1.      Pengurus komite sekolah melaksanakan rapat kerja pengurus sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.

2.      Apabila dalam rapat pleno anggota jumlah anggota yang hadir belum mencapai quorum, maka dapat di tangguhkan selama 2 (dua ) kali 30 (tiga puluh ) menit.

3.      Apabila dalam tenggang waktu tersebut jumlah Anggota yang hadir belum juga memenuhi quorum, rapat di anggap syah dan dapat dilanjutkan.

4.      Keputusan dinyatakan syah jika disetujui lebih dari 50 % anggota yang hadir.

BAB IV
KERJASAMA
Pasal 8

1.      Pengurus komite sekolah dapat menjalin kerjasama dengan pihak instansi

terkait dalam rangka upaya pencapaian tujuan kerja program kerja komite sekolah atas sepengetahuan pihak kepala sekolah/ penyelenggaraan pendidikan/ yayasan.

2.      Pengurus komite sekolah memiliki hubungan tata kerja dengan sekolah lainnya , UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Badauh, Dinas Pendidikan Bidang Pendidikan Dasar Kabupaten  Barito Kuala, organisasi profesi asosiasi dunia usaha dan industri dan kemasyarakatan dengan tetap harus memperhatikan dan mengedepankan ciri kemandirian demi menjaga kredibilitas Komite Sekolah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

1.      Apabila dalam Anggaran Rumah Tangga ini terdapat ketentuan yang dianggap bertentangan dengan Anggaran Dasar maka yang berlaku adalah ketentuan Anggaran Dasar.

2.      Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan di atur dan ditetapkan kemudian.

3.      Anggaran Rumah Tangga ini disesuaikan oleh satuan pendidikan masing-masing berdasarkan karakteristik, kondisi dan kemampuan sekolah.

4.      Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Sungai Gampa

Pada tanggal : 15 Juli 2013

Kepala SDN Sungai Gampa 2                                                       Komite Sekolah

Jumaidil Wahidi, S. Pd                                                                  Syahrudin, S. AP

NIP. 19670903 198608 1 002

=======================================================================================

STRUKTUR ORGANISASI KOMITE SDN SUNGAI GAMPA 2
PERIODE 2013 – 2015

BIDANG A : Penggalian Sumber Daya Sekolah
BIDANG B : Pengelolaan Sumber Dana Sekolah
BIDANG C : Pengendalian Kualitas Pelayanan Pendidikan
BIDANG D : Jaringan Kerja Sama dan Sistem Informasi
BIDANG E : Sarana Prasarana
BIDANG F : Usaha

 Ketua Komite Sekolah                                                                                             Sekretaris Komite Sekolah

   Syahrudin, S. AP                                                                                                         Khairunnisa, S. Sos

============================================================================================

JOB DISCRIPTION ( RINCIAN TUGAS )
PENGURUS KOMITE SEKOLAH

KETUA KOMITE

1.      Bersama – sama pengurus lain dan anggota menyusun rencana program kerja komite sekolah;

2.      Mengesahkan rencana program kerja komite sekolah;

3.      Melaksanakan keputusan hasil musyawarah yang ditetapkan oleh anggota melalui rapat – rapat;

4.      Mengundang rapat – rapat harian komite sekolah kepada kepala sekolah;

5.      Mengkomunikasikan hasil rapat komite sekolah kepada kepala sekolah;

6.      Mengundang rapat pihak sekolah atas undangan kepala sekolah;

7.      Menghadiri rapat dinas sekolah atas undangan kepala sekolah;

8.      Menerima klarifikasi sumber pembiayaan sekolah yang berasal pemerintahan dan kebutuhan sekolah;

9.      Menerima klarifikasi persoalan yang dihadapi sekolah;

10.  Memberikan edaran, himbauan dan atau bentuk lain kepada stakeholders

11.  Mengesahkan segala keputusan komite sekolah dan atau keputusan bersama dengan sekolah, melalui penandatanganan yang disyahkan dengan cap resmi;

12.  Mengadakan pertanggungjawaban keuangan yang dititipkan masyarakat kepada sekolah

13.  Mengesahkan pemberian penghargaan komite sekolah kepada kepala sekolah, guru, staf TU yang berprestasi;

14.  Memberikan perintah kepada bendahara untuk mengeluarkan / memberikan sejumlah dana atas pengajuan sekolah;

15.  Memberikan sanksi kepada anggota pengurus yang tidak dapat menunaikan tugas dengan baik;

16.  Mengevaluasi program kerja komite sekolah;

SEKRETARIS KOMITE

1.   Membuat agenda kerja bersama – sama ketua dan bidang yang ada;

2.   Menyusun administrasi (personil, sarana dan prasarana) serta hal yang dipandang penting;

3.   Membuat dan mengedarkan undangan rapat – rapat dibantu oleh staf yang ditunjuk;

4.   Membuat laporan – laporan kepada pihak yang terkait;

5.   Membuat notulen rapat – rapat;

6.   Mengagendakan surat masuk dan keluar dibantu oleh staf yang ditunjuk.

BENDAHARA KOMITE

1.   Menerima , membukukan, mengamankan dana yang diperoleh dari  bantuan masyarakat setelah memperoleh pengesahan komite sekolah.

2.   Mengeluarkan dan membukukannya pengeluaran dana kepada sekolah atas  persetujuan komite sekolah.

3.   Melaporkan keadaan keuangan kepada anggota komite sekolah dan  masyarakat atas persetujuan ketua komite sekolah.     

BIDANG – BIDANG

A.   BIDANG PENGGALIAN SUMBER DAYA SEKOLAH

1.   Bersama – sama pihak sekolah menganalisa potensi sumber daya sekolah, pada lingkup kewilayahan , sosial ekonomi masyarakat, instansi diwilayah setempat;

2.   Mengklarifikasi hasil analisis masyarakat sekolah menyangkut SDM dan bentuk lain yang dianggap sebagai potensi yang diduga kuat dapat membantu sekolah;

3.   Mendaftar dan memetakan potensi yang diduga kuat dapat membantu sekolah;

4.   Melaksanakan penarikan dana dan menyerahkan kepada pengelola dana masyarakat;

5.   Melaksanakan pemikiran, ide dan gagasan masyarakat untuk dijadikan

      bahan pertimbangan kebijakan komite sekolah untuk kepentingan sekolah;

6.   Melaksanakan penarikan SDM kependidikan yang dianggap strategis dan dibayar oleh masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah’

B.   BIDANG PENGELOLAAN DANA MASYARAKAT

1.   Atas persetujuan ketua komite sekolah menyerahkan dana masyarakat kepada bendahara untuk dibukukan;

2.   Mendistribusikan perolehan dana masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang diajukan oleh pihak sekolah;

3.   Bersama – sama bendahara membukukan penerimaan dan pengeluaran dana masyarakat;

4.   Atas persetujuan ketua komite memberikan laporan keadaan keuangan kepada stakeholders

C. BIDANG PENGENDALIAN KULITAS PELAYANAN PENDIDIKAN

1.   Bersama – sama sekolah menyusun standar pelayanan pendidikan, seperti jumlah guru, fasilitas / sarana dan prasarana, kurikulum dan ekstrakurikuler

2.   Bersama – sama sekolah menyusun target pencapaian hasil belajar siswa, harian semester dan akhir tahun dan ujian nasional

3.   Bersama – sama sekolah menetapkan salah satu unggulan prestasi sekolah baik yang bersifat akademis maupun non akademis.

4.   Bersama – sama sekolah mengangkat tenaga ahli yang dapat membantu peningkatan kualitas pendidikan

5.   Mengundang pengawas sekolah untuk melakukan dialog dan tindak lanjut hasil pengawasan professional yang dapat dijadikan bahan pertimbangan komite sekolah

6.   Bersama – sama komite sekolah lain melakukan kolaborasi system pengendalian kualitas pelayanan baik sekolah sejenis setingkat maupun tidak sejenis dan tidak setingkat, misalnya SD dengan SLTP, SLTP dengan SMA / SMK dalam satu wilayah atau luar wilayah.

D. BIDANG JARINGAN KERJASAMA DAN SISTEM INFORMASI

1.   Bersama – sama sekolah menyusun program kerjasama dengan pihak luar masyarakat sekolah ( Instansi non pendidikan , dunia usaha dan dunia industri ).

2. Bersama – sama sekolah ikut membantu memberikan, mencarikan informasi yang dapat mendukung rencana dan program sekolah.

3. Bersama – sama sekolah melaksanakan kerjasama dengan pihak luar sekolah.

E. BIDANG SARANA DAN PRASARANA

1.   Bersama – sama dengan pengurus lain menyusun program kerja komite sekolah;

2.   Melaksanakan tugas yang diberikan oleh ketua komite atau hasil keputusan musyawarah komite sekolah.

F. BIDANG USAHA

1.   Bersama – sama dengan pengurus lain menyusun program kerja komite sekolah;

2.   Melaksanakan tugas yang diberikan oleh ketua komite atau hasil keputusan musyawarah komite sekolah;

3.   Memberikan saran terobosan cara mencari sumber dana sekolah.

Sungai Gampa, 15 Juli 2013
Pengurus Komite Sekolah SDN Sungai Gampa 2

Ketua Komite Sekolah                                                                                             Sekretaris Komite Sekolah

   Syahrudin, S. AP                                                                                                         Khairunnisa, S. Sos